Beban Ekonomi Spektrum Skizofrenia dan Gangguan Psikotik Lainnya di Indonesia

Abstract

Skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya menimbulkan beban klinis dan ekonomi yang besar secara global, namun di Indonesia bukti biaya yang komprehensif dari perspektif pembayar masih langka dan terfragmentasi sehingga membatasi perumusan kebijakan pembiayaan berbasis bukti. Penelitian ini mengestimasi beban ekonomi spektrum skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya (ICD-10 F20–F29) di Indonesia dari perspektif pembayar (BPJS Kesehatan) menggunakan pendekatan macro-costing atas data sampel klaim nasional 2019–2024, sekaligus mengidentifikasi faktor pendorong biaya dan pola pemanfaatan layanan. Selama enam tahun, total biaya sosial kumulatif mencapai Rp 3,693 triliun (sekitar Rp 615,5 miliar per tahun), dengan skizofrenia (F20) menyumbang 89,1% dari total beban productivity. Biaya rawat inap mendominasi (60,28% biaya sosial F20), diikuti kehilangan produktivitas (36,48%) dan rawat jalan (3,25%). Pulau Jawa menyumbang sekitar separuh biaya medis langsung nasional akibat volume episode, sementara Kalimantan mencatat biaya per episode tertinggi yang didorong tarif INA-CBGs berbasis regional. Regresi OLS menunjukkan lama rawat inap sebagai prediktor biaya terkuat (p < 0,01); keparahan berat meningkatkan biaya 30,3% (p < 0,01), dan kepesertaan Kelas 3 menurunkan biaya rawat inap 31,8% dibanding Kelas 1 (p < 0,01). Temuan ini mengindikasikan bahwa memprioritaskan skizofrenia dalam pemantauan biaya JKN, memperpendek lama rawat inap, dan memperluas layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas merupakan strategi paling efektif untuk menekan beban fiskal gangguan psikotik yang terus meningkat.